Kebijakan Tapera dinilai belum menyentuh akar persoalan, karena hambatan pemenuhan kebutuhan hunian tidak hanya berasal dari sisi penawaran. Bahkan jika backlog dapat dipenuhi, daya beli masyarakat tetap menjadi kendala utama. Selain itu, kekhawatiran publik terhadap transparansi dan tata kelola lembaga pemerintah—seperti yang terjadi pada kasus Asabri dan Jiwasraya—menambah keraguan terhadap efektivitas skema Tapera. Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang lebih inklusif dan berbasis nilai sosial, salah satunya melalui gagasan Wakaf Perumahan Rakyat (Wapera).

Jika dibandingkan dengan zakat, wakaf memang belum sepopuler instrumen filantropi lainnya. Banyak masyarakat yang masih belum memahami perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Secara hukum, zakat bersifat wajib, sementara infak, sedekah, dan wakaf bersifat sunnah. Infak merujuk pada pemberian harta atau materi, sedangkan sedekah mencakup pemberian materi maupun non-materi seperti tenaga, pikiran, atau bahkan senyuman. Wakaf, menurut Syihabuddin (2018), adalah tindakan menahan harta untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik dalam jangka waktu tertentu maupun selamanya.

Objek wakaf yang paling umum adalah tanah, karena sifatnya yang kekal dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Menurut data Kementerian Agama, distribusi tanah wakaf di Indonesia mencakup 71% untuk rumah ibadah, 14,87% untuk fasilitas pendidikan, dan 4,35% untuk pemakaman. Meskipun wakaf tanah mendominasi, skema wakaf juga memungkinkan wakif untuk mewakafkan tanahnya dalam jangka waktu terbatas, seperti dua tahun, atau secara permanen. Terdapat 5 unsur wakaf yakni wakif (orang yang berwakaf), al-mauquf (harta yang diwakafkan), al-mauquf alaih (penerima manfaat wakaf), nazir (pengelola harta wakaf) dan terakhir adalah ikrar baik lisan maupun tulisan (Bariyah, 2016).

Selain tanah, ada satu harta wakaf yang belum terkapitalisasi dengan maksimal yakni uang. Bayangkan jika 200 juta Muslim di Indonesia berwakaf Rp1.000,- saja, ini akan menghasilkan Rp200 Miliar. Studi lain bahkan mengklaim potensi wakaf uang mencapai Rp180 Triliun per tahun (KNEKS, 2022). Wakaf berpotensi mengurai masalah sosial seperti pengangguran, kesempatan kerja hingga kesenjangan ekonomi. Meniru skema dan kesuksesan Cash Waqf Linked Sukuk yang masuk kedalam Surat Berharga Syariah Nasional. Wakaf Perumahan rakyat dapat menjadi pool fund untuk membiayai hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wakif dapat menyumbangkan wakafnya secara sukarela dan semampu mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Manfaat dari Wapera tidak hanya terbatas pada penyediaan hunian, tetapi juga berpotensi untuk mendukung program pemberdayaan sosial lainnya. 

Melalui pendekatan syariah yang menekankan kebermanfaatan, skema Wapera berpotensi menghadirkan hunian lebih terjangkau dibandingkan KPR konvensional maupun syariah. Keterjangkauan ini krusial untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong permintaan. Studi Fakhrurozi et al. (2021) menunjukkan bahwa dukungan LKS-PWU turut memperkuat ekosistem wakaf uang dalam pembiayaan sosial. Namun, hunian layak tidak cukup hanya berupa bangunan; akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi harus menjadi bagian dari perencanaan. Sebab rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan fondasi kehidupan bermartabat.

Oleh: Aditya Pratama & Risna Triandhari

Kutip artikel ini:

Pramata, Aditya & Triandhari, Risna. (4 Agustus 2025). Wapera, Bukan Tapera: Inovasi Skema Wakaf untuk Perumahan Adil dan Terjangkau: https://wacids.org/detailopini/75/2025-08-04/Wapera%2C-Bukan-Tapera%3A-Inovasi-Skema-Wakaf-untuk-Perumahan-Adil-dan-Terjangkau 

 

Referensi

Bariyah, N. O. N. (2016). Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 197–212. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450

Fakhrurozi, M., Warsiyah, W., Saputeri, N. P., & Pratama, A. (2021). Cash Waqf: An Innovation in Mobilizing the Potential of Waqf. Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, 3–8. https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311706

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Data tanah wakaf. https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php

KNEKS. (2022). Business Process Re-engineering Wakaf Uang. In Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (Issue 2020). https://www.bwi.go.id/7443/2021/11/04/update-daftar-

Syihabuddin, A. (2018). Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 20(1), 77–103. https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.77-103

Wakaf, D. P. Z. dan, & Masyarakat, D. J. B. I. (n.d.). Data Tanah Wakaf. https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php